Minggu, 04 Maret 2012

Kenaikan Harga BBM & Liberalisasi Migas Bukti Kegagalan Pemerintah

Satu ?
Suara Pembebasan. Kembali pemerintah Indonesia berniat menaikan kembali harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Sebelumnya pemerintah bergeming bakal melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan alasan harga minyak dunia mengalami kenaikan. Kebijakan yang sama-sama menyengsarakan itu akan segera diberlakukan pemerintah 1 April 2012 ini.

Alasan klasik yang diutarakan oleh Pemerintah bahwa Subsidi pada BBM telah menyedot anggaran APBN. Apalagi jumlah konsumsi BBM melebihi jumlah produksi BBM. Padahal menyimak Tingkat konsumsi yang diyakini akan semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor di Indonesia yang tumbuh rata-rata 17-20/tahun. Taksiran total populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada 2011 ditaksir mencapai 107.226.572 unit. Jumlah itu terdiri atas 12,8% kendaraan roda empat (mobil) dan 81,2% kendaraan roda dua (motor).Jelas yang terkena dampak pertama adalah yang 81% pemilik kendaraan roda dua, yang nota bene bukan Kaum BLT (atau kaum tidak mampu).

Dengan adanya kenaiakan harga BBM ini juga akan menghambat mobilitas, dan kinerja para pekerja golongan menengah?

Dengan adanya kompensasi terhadap masyarakat tidak mampu ini seolah sangat memihak rakyat dan kaum miskin, dan terkesan heroik.Padahal dilain pihak Pemerintah telah mengeksploitir kaum miskin dan membuat kasta.Dan hal tersebut dibungkus dengan program yang manipulatif.

Sungguh Ironis. Kenapa Pemerintah tega melakukan seperti itu? Dan alasan apalagi yang dapat menguatkan kita untuk menolak pemberlakuan kenaikan BBM itu?

Tak lain, dengan melakukan usaha penaikan harga BBM tersebut, Pemerintah tengah berupaya melakukan Liberalisasi Migas. Tentu kita sudah memahami, bahwa kegiatan Hulu Migas bukan saja milik Pertamina selaku BUMN tetapi dilakukan pula oleh Swasta dan Asing. Liberalisasi di hulu tersebut tak lain adalah upaya “penjajahan” tersembunyi yang dilakukan terhadap Negara. Kini, upaya seperti itu lamban laun dilakukan pula di sektor Hilir migas. Setelah merampas hak rakyat di sektor hulu, dengan kenaikan harga BBM ini maka Pertamina tidak akan sendirian lagi di sektor hulu Migas. Sehingga aliran uang nantinya tidak lagi mengarah sebanyak sebelum kenaikan BBM kepada Pertamina dikarenakan akan tumbuh subur SPBU-SPBU swasta dan asing.

Terkait subsidi BBM menjadi Beban berat dalam APBN adalah alasan klasik. Justru beban berat dari defisit APBN itu tidak lain disebabkan karena beban utang plus bunga Negara. Maka, tentu jangan dijadikan kambing hitam atas defisit APBN untuk pembiayaan subsidi BBM.

Seharusnya pemerintah dapat mengatasi defisit anggaran itu dengan mengelola manajemen keuangan Negara secara baik. Kita mengetahui benar bahwa seringkali Penggunaan anggaran Negara tidak tepat sasaran dan bocor alias dimanfaatkan sejumlah pihak. Lihat saja terkait sejumlah aspek proyek yang diduga banyak terjadi Korupsi dan penggelembungan anggaran. Seharusnya Pemerintah dan perangkat yang berada di dalam struktur kebijakan mawas diri, introspeksi dan evaluasi terkait kegiatan dan program yang ada.

Oleh karena itu kita patut sekali lagi menolak kenaikan harga BBM apalagi upaya pembatasan BBM ber-subsidi karena kedua hal itu sama-sama merupakan kebijakan yang menyengsarakan. Karena kebijakan itu adalah jalan terburuk dan sebenarnya masih banyak cara lain yang lebih elegan untuk meningkatkan APBN tanpa mengurangi subsidi BBM untuk rakyat.

Rizqi Awal

Ketua Badan Eksekutif Nasional BKLDK

Alamat: Sekretariat Masjid Raya Ibnu Sina, Unpad-Jatinangor,Sumedang 45363
HP: 085314192910 [GP]

Artikel yang berkaitan



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...